Menu

Mode Gelap
Gelar Rapat Perdana Pembahasan LKPJ, Pansus DPRD Minta Pemda Purwakarta Tindaklanjuti Rekomendasi Lionel Messi Dikeluarkan dari Squad PSG vs Brest Gempa Banten Dirasakan Hingga Sumatera, 257 Rumah Hancur Kementerian Keuangan Minta BUMN Penerima PMN Berbenah Pupuk Subsidi Bermasalah, Harga Melejit Petani Menjerit

Business · 4 Dec 2021 18:00 WIB ·

Implementasikan SPIP, Wujudkan Tata Kelola Good Governance dan Clean Government


					Implementasikan SPIP, Wujudkan Tata Kelola Good Governance dan Clean Government Perbesar

Dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, jujur, transparan dan akuntabel. Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan Good Governance dan Clean Government, salahsatunya dengan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda Konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 di Hotel Harper Bungursari, Purwakarta, belum lama ini.

“Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa, setidaknya ada empat misi yang menjadi prioritas kami, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Dan untuk mewujudkan misi tersebut, harus ada komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“SPIP merupakan alat kendali untuk mencapai tujuan bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Tuntutan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan cita-cita yang perlu didorong dan upayakan sebagai representasi atau bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat,” kata Ambu Anne.

Ia juga menegaskan, semangat reformasi birokrasi adalah modal dasar untuk mendorong implementasi SPIP di Kabupaten Purwakarta.

“Pada prinsipnya reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dalam rangka mewujudkan good coorporate governance dan clean government dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya dari kepala daerah tetapi seluruh kepala OPD beserta jajarannya,” ujarnya.

Sementara, berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan konsep yang berbeda atau lebih komplek dengan SPIP sebelumnya, menuntut adanya komitmen bersama dalam mewujudkan SPIP di Kabupaten Purwakarta, karena dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi tiga komponen.

“Pertama, penetapan tujuan yang berkaitan erat dengan kualitas perencanaan maka menuntut peran aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas mulai dari RPJMD, Renstra sampai Renja OPD,” ujar Ambu Anne.

Kemudian, yang kedua berkaitan dengan struktur. Dan proses ini menuntut adanya komitmen dari seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Purwakarta. Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Dan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan yang menuntut peran Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

“Dan untuk mewujudkannya, kemudian keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas Aset Daerah yang menuntut peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membantu OPD dalam mewujudkannya, serta ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang menuntut peran atas setiap OPD dan Bagian Hukum untuk mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan,” demikian Ambu Anne.[ADV]

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Purwakarta Gencar Sosialisasikan Peraturan Cukai dan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

14 November 2022 - 21:37 WIB

Pemkab Purwakarta Percepat Pembangunan Infrastruktur, Puluhan Ruas Jalan Segera Diperbaiki

17 May 2022 - 21:14 WIB

Ambu Anne: Pendidikan Sebagai Sektor Pelayanan Dasar Yang Jadi Prioritas Pemkab Purwakarta

13 May 2022 - 21:22 WIB

Komisi II DPRD Purwakarta Carikan Solusi Soal Harga Elpiji 3 Kg

19 April 2022 - 23:10 WIB

Gelar Rapat Perdana Pembahasan LKPJ, Pansus DPRD Minta Pemda Purwakarta Tindaklanjuti Rekomendasi

15 April 2022 - 19:04 WIB

Kementerian Keuangan Minta BUMN Penerima PMN Berbenah

15 January 2022 - 17:51 WIB

Trending di Ekonomi